Iran Blokir Facebook Sebelum Pemilu

TEHRAN - Bukan di Tanah Air saja Facebook menjadi kontroversi. Di belahan negara lain pun timbul pro kontra keberadaan situs jejaring sosial yang tengah booming ini. Hal ini terjadi lagi di Iran.

Kurang dari tiga minggu sebelum pemilihan umum, pemerintahan Iran memutuskan untuk menutup akses Facebook. Hal ini kontan saja mendatangkan kritikan yang mengalir deras dari berbagai kalangan. Yang paling menentang adalah para oposisi pemerintahan yang ingin menggerakkan anak muda agar tidak lagi memilih Presiden Mahmoud Ahmadinejad.

Pemblokiran tersebut dinilai sebagai pembatasan terhadap segala akses informasi menjelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada 12 Juni mendatang. Hal ini juga dinilai sebagai serangan langsung terhadap para pemilih muda yang Ahmadinejad terpilih kembali.

Sebagian besar pemilih muda Iran saat ini tengah menggalang dukungan bagi reformis Mir Hossein Mousavi.

"Setiap media yang dinilai bisa mengancam Ahmadinejad memiliki risiko tinggi untuk diblokir. Membatasi terjadinya kompetisi merupakan prioritas utama pemerintah saat ini," kata ajudan tertinggi Mousavi, Shahab Tabatabaei,
yang menjadi penggiat kandidat reformis.

Tabatabaei mengatakan, pemblokiran Facebook merupakan "reaksi cepat" terhadap mayoritas pendukung Mousavi. Kekuasaan Iran sudah sangat sering melakukan pemblokiran terhadap situs dan blog tertentu yang dinilai mengkriritk pedas rezim pemerintahan Islam.

"Facebook merupakan satu-satunya media yang digunakan anak muda Iran untuk menyampaikan opini dan saling berkomunikasi," ujar mantan wakil presiden yang pro reformis Mohammed Ali Abtahi.

Pejabat pemerintahan Iran tidak memberikan komentar atas pemblokiran ini. Namun juru bicara Facebook mengkritisi keputusan ini.

"Kami sangat kecewa mendengar banyak pengguna Facebook di Iran tidak bisa mengakses situs kami. Terutama pada saat di mana internet menjadi sumber segala informasi menjelang pemilu dan juga untuk mengetahui gambaran kapasitas presiden yang akan mereka pilih," kata Elizabeth Linder.

"Sungguh memalukan jika sebuah negara yang mengaku peduli akan perkembangan budaya dan politik membatasi rakyatnya mengakses internet untuk saling berbagi dan mengkspresikan opini mereka," tandasnya. (Choi)

Sumber : Okezone.com